The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

Wiki Article

Intelligence as being the “initial line of battle” involves adaptation to the situations and threats. The orientation in institutional growth is on the advance that synergizes five features; democracy and also the ideas in the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the chance to go through present-day threats, and transformation from the capabilities provided by the condition for getting maximum benefits.

A short while ago, the problems for Indonesian intelligence establishments have shifted within the necessity for guidelines and political insurance policies on the requirement for your democratic intelligence posture and the ability to facial spot rising steadiness threats.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi hassle resolving malah asik menjadi Problem getting.

Akuntabilitas dan transparansi anggaran intelijen harus diberlakukan secara khusus. Pertanggungjawaban kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara (

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Perkembangan kelembagaan BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan dinilai signifikan, terutama dengan penambahan deputi-deputi baru sebagai upaya meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Saat ini, BIN memiliki sembilan kedeputian yang berperan penting dalam menjalankan tugasnya.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh consumer

The brand new regulation also creates felony penalties for users of CSOs. For instance, Post 82A states that shoppers who violate prohibitions directed at CSOs may even be convicted.

DPR’s skill extends past the slim interpretation of legislating or lawmaking. Moreover, it retains the budgeting authority and the greater significant features of symbolizing the oldsters in supervising The supervisor means. This can be surely exemplified by the suitable to accomplish interpellation, i.e., questioning The chief on an variable of presidency protection and the necessity the President should attain its approval in entering into international treaties that substantially impacts the men and women’s livelihood and also to declare war. To enhance DPR’s supervisory placement, an neutral audit company referred to as the Money Audit Company (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) by having an authority Evidently represented by its establish, is shaped. DPD, Indonesia’s Edition inside the senate, accomplishing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to preparing payments and setting up solutions (without having voting or legislative electrical electrical power to enact them) connected with issues with regional autonomy, marriage and economical balances concerning central and regional ability, development, enlargement, and merger of areas, administration of all-normal along with other monetary means.

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai concentrate on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

Dibutuhkan kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan reformasi intelijen Indonesia yang lebih adaptif dan demokratis. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperkuat untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi issues correcting malah asik menjadi problem situs web using.